Page 251 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 251
Judul Harap Sabar, UMP 2022 di Empat Provinsi Ini Tidak Naik
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/harap-sabar-ump-2022-di-
empat-provinsi-ini-tidak-naik
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-11-15 16:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) ungkap ada empat daerah yang tidak mengalami
kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri yang mengatakan
upah minimum di empat provinsi tidak akan mengalami kenaikan pada tahun depan.
HARAP SABAR, UMP 2022 DI EMPAT PROVINSI INI TIDAK NAIK
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) ungkap ada empat daerah yang tidak
mengalami kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri yang
mengatakan upah minimum di empat provinsi tidak akan mengalami kenaikan pada tahun depan.
Adapun, upah minum yang tidak akan naik upah minimumnya adalah Sumatra Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
"Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021 ternyata lebih tinggi dari batas
atas. Sehingga upah minimum 2022 ditetapkan sama dengan 2021," kata Indah dalam video
virtual, Senin (15/11/2021) Menurut dia, kenaikan upah minimum dilaukan dalam
mengentaskam kemiskinan. Saat ini upah ini ditetapkan di masing-masing kabupaten ataupun
provinsi.
"Dengan formula penyuasaian. Ini formulanya juga dari dewan pengupahan nasional yang mana
diataur dalam pasal 26 tahun 2021," katanya Dia menambahkan Kementerian Ketenagakerjaan
mendukung proses penetapan upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. Adapun,
Kementerian yang digawangi oleh Menteri Ida Fauziyah ini menginginkan penetapan upah ini
berjalan dengan kondusif.
"Kementerian Ketenagakerjaa mendukung proses penetapan UMP dari gubernur agar kondusif
jangan sampai daerah dan wilayah yang tidak menuruti proses penetapan upah minimum. Ini
adalah upaya kami kepada stakeholders dalam penetapan upah minimum," tandasnya (IND)
250
