Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 254

Judul               Tolak Request Buruh, Menaker Beberkan Alasan Patok Upah Pakai
                                    Omnibus Law
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5812392/tolak-
                                    request-buruh-menaker-beberkan-alasan-patok-upah-pakai-omnibus-
                                    law
                Jurnalis            Trio Hamdani
                Tanggal             2021-11-15 16:20:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Terkait  dengan  aspirasi  para  pekerja  atau
              buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah yang lebih tinggi, saya perlu sampaikan bahwa
              kebijakan pengupahan di tahun 2021 ini kita sudah mengacu dengan PP 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan,  yang  sebenarnya  ini  adalah  salah satu  kebijakan  yang justru  berimbang  untuk
              mengurangi kesenjangan antarwilayah yang upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum
              wilayah yang rendah

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Dan  sebenarnya  filosofinya  adalah
              terwujudnya keadilan antarwilayah, dan saya juga ingin sampaikan bahwa kebijakan penetapan
              upah minimum merupakan program strategis nasional karena ini digunakan sebagai salah satu
              instrumen pengentasan kemiskinan
              negative  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Kemudian  juga  kita  terus  harus
              mengendalikan atau menahan laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah yang capaian
              upah minimumnya relatif tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi wilayah tersebut

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Batas atas dan batas bawah kita perkenalkan
              sekali  lagi  untuk  mengurangi  kesenjangan  upah  minimum  wilayah  sehingga  terwujudnya
              keadilan  antarwilayah.  Jadi  nanti kalau  yang  atas  sudah  tinggi  naik  terus  sama  antara  yang
              bawah ini naik tapi tidak bisa mengejar, tidak akan pernah ketemu pada titik yang ideal



              Ringkasan
              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  menolak  penetapan  upah  minimum  2022
              menggunakan formula pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              dan peraturan turunnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
              digunakan untuk penetapan UMK 2022. Namun, pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan



                                                           253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259