Page 270 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Judul Perusahaan yang Tak Gaji Sesuai UMK 2022 Bisa Dipidana
Nama Media riaumandiri.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.riaumandiri.co/read/detail/96576/perusahaan-yang-tak-
gaji-sesuai-umk-2022-bisa-dipidana
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-15 16:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan kepada seluruh perusahaan yang berada di
Indonesia untuk menaati peraturan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang akan ditetapkan per masing-masing
daerah.

PERUSAHAAN YANG TAK GAJI SESUAI UMK 2022 BISA DIPIDANA

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan kepada seluruh perusahaan yang berada di
Indonesia untuk menaati peraturan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang akan ditetapkan per masing-masing
daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri. Ia mengatakan perusahaan jangan sampai tidak taat aturan
dan menggunakan alasan pandemi Covid-19 untuk berkilah.

Lebih lanjut, Indah menambahkan di sela-sela Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah
Minimum 2022, bahwa perusahaan harus berhati-hati jika tidak taat terhadap aturan tersebut.
Akan ada sanksi. Selain itu, perusahaan tidak dibenarkan menunda-nunda pelaksanaan
penyeralasan aturan terbaru UMK dan UMP.

"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana.
Maka tadi saya bilang hati-hati. Harus taat hukum!" tegas Indah yang dikutip dari detik
(15/11/2021). Adapun 3 dampak yang akan didapatkan Indonesia secara umum jika penerapan
upah minimun tidak sesuai dengan PP No. 36 tahun 2021 yakni:. Menurunnya kepercayaan
investor terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Menurunnya indeks daya saing Indonesia
khususnya dari segi aspek hukum.
Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya peralihan dari manusia ke mesin yang memicu terjadinya
gelombang PHK, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada
lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, mendorong penutupan perusahaan, khususnya
pada situasi Covid-19.

269