Page 3 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 3
Judul Beri Upah di bawah ketentuan Bisa Dipidana
Nama Media Kaltim Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg13&19
Jurnalis K8
Tanggal 2021-11-16 08:53:00
Ukuran 316x83mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 37.920.000
News Value Rp 113.760.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Maka tadi saya bilang hati-
hati. Harus taat hukum
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jangan beralasan atau
berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi Covid-19 lalu jadi tidak taat
penetapan upah minimum
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minimum provinsi dan
kabupaten/kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minum sektoral sebelum 2
November 2020
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Mungkin bukan Gubernur yang
utak-atik, tetapi akan ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, bekerja sama untuk
menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada Gubernur untuk menjadi
ketetapan UMP atau UMK
Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta perusahaan untuk memberikan besaran
upah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menyebut, jika ada perusahaan
yang memberikan upah minimum di bawah ketentuan maka akan diberikan sanksi pidana.
BERI UPAH DI BAWAH KETENTUAN BISA DIPIDANA
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta perusahaan untuk memberikan besaran
upah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menyebut, jika ada perusahaan
yang memberikan upah minimum di bawah ketentuan maka akan diberikan sanksi pidana.
2
