Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

"Maka tadi saya bilang hati-hati. Harus taat hukum," ujarnya secara virtual, Senin (15/11). Selain
itu, Indah menegaskan, perusahaan tidak boleh menunda pelaksanaan upah minimum tahun
2022.

Sebab, pemerintah tidak menerima alasan apapun bagi pemberian upah minimum sesuai
ketetapan masing-masing provinsi." Jangan beralasan atau berdalih karena masih di masa
kebangkitan atau pemulihan pandemi Covid-19 lalu jadi tidak taat penetapan upah minimum,"
tuturnya.

Indah menjelaskan, peralihan ketetapan upah minimum tahun 2021 tersebut berdasarkan PP 36
tahun 2021. Dalam hal ini upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2
November 2020 tetap berlaku sampai dengan surat keputusan mengenai penetapan upah
minimum sektoral berakhir.

"Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah
minum sektoral sebelum 2 November 2020," katanya.
Sebagai informasi, upah minimum baik UMP dan UMK akan ditetapkan masing-masing pada 21
November 2021 dan 30 November 2021. Upah itu untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari
12 bulan dan lajang. Upah minimum nanti ditetapkan gubernur. Perhitungannya sesuai dengan
formula PP 36/2021.
"Mungkin bukan Gubernur yang utak-atik, tetapi akan ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinas
Tenaga Kerja, bekerja sama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada
Gubernur untuk menjadi ketetapan UMP atau UMK," pungkasnya. (ndu/k8)

Caption:

TEGAS: Upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota bakal berubah pada 21 November
mendatang. Perusahaan diminta menaatinya, jika tidak bisa dipidana.

3