Page 376 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 376
Judul Serikat Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum Lampung 2022
Nama Media lampost.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.lampost.co/berita-serikat-buruh-tuntut-kenaikan-upah-
minimum-lampung-2022.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-15 12:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah Lampung menuntut Pemerintah Provinsi
Lampung untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) Lampung 2022. Ketua FSBKU
Lampung, Tri Susilo, mengatakan pengupahan didasarkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi
dan daya penyerapan tenaga kerja, justru stagnan bahkan merosot selama masa pandemi covid-
19. Untuk itu kenaikan upah bagi buruh dimasa krisis tidak mampu membuat buruh selamat dari
krisis.
SERIKAT BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM LAMPUNG 2022
Bandar Lampung ( Lampost.co ) -- Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah
Lampung menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk menaikan upah minimum provinsi
(UMP) Lampung 2022.
Ketua FSBKU Lampung, Tri Susilo, mengatakan pengupahan didasarkan pertumbuhan ekonomi,
laju inflasi dan daya penyerapan tenaga kerja, justru stagnan bahkan merosot selama masa
pandemi covid-19. Untuk itu kenaikan upah bagi buruh dimasa krisis tidak mampu membuat
buruh selamat dari krisis.
"Kami mendorong agar UMP bisa naik. Pada 2020 dan 2021 kemarin diangka Rp2,4 juta per
bulan. Untuk 2022 kami ingin Rp3 juta per bulan," kata Tri, di Balai Keratun Pemprov Lampung,
Senin, 15 November 2021.
Kemudian ia mengatakan dengan terbitnya SE Menteri Tenaga Kerja B-M/383/HI.01.00/XI/2021
tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam penetapan upah
minimum 2022, pihaknya mendesak Pemprov segera mengambil sikap untuk segera
menyelamatkan rakyat dari krisis ekonomi dan kesehatan.
"Kami menuntut kenaikan UMK 2022 minimal 15%, sementara untuk UMP 100% kebutuhan
hidup layak, stop PHK sepihak, berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat,"
katanya.
375
