Page 393 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Pada kesempatan itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan,
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa
kebijakan penetapan Upah Minimum (UM) merupakan salah satu program strategis nasional.

KEMNAKER GELAR SEMINAR BAHAS PROSES PENETAPAN UM TAHUN 2022

Dalam rangka membahas proses penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2022. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) gelar seminar terbuka secara virtual, dari Jakarta, Jumat
(12/11/2021).

Pada kesempatan itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan,
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa
kebijakan penetapan Upah Minimum (UM) merupakan salah satu program strategis nasional.
"Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap
kepentingan pekerja/ buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Dirjen Putri.

Menurutnya, Upah Minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu,
kebijakan Upah Minimum ditujukan sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan dan
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

"Upah Minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak
mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor, " jelasnya.

Namun, lanjutnya, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November
2020 dan masih berlaku. Maka, dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama UMS
itu nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksaam UMS selama masih
berlaku." ujar Dirjen Putri.

Dia berharap, melalui kegiatan seminar tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah
Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Di bagian lain, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan,
semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan Upah Minimum. Sehingga, terwujud keadilan antar wilayah, yang
dicapai melalui pendekatan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah.

Selain itu, katanya, penetapan Upah Minimum juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan
pekerja/ buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal
itu dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut dia, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen
dan kompeten. Dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang
berkepentingan.
"BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk
penghitungan Upah Minimum," ucapnya.

392