Page 397 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Judul Kemenaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum 2022
Nama Media Lampung Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg15
Jurnalis S1
Tanggal 2021-11-15 10:46:00
Ukuran 139x156mmk
Warna Warna
AD Value Rp 39.615.000

News Value Rp 118.845.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan membahas proses pe netapan upah minimum tahun 2022. Hal
itu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program
strategis nasional. “Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum.

KEMENAKER BAHAS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM 2022

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan membahas proses penetapan upah minimum tahun 2022. Hal
itu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program
strategis nasional. “Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum.

Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan
berusaha,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, Minggu (14/11).

Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan
masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu,
kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

“Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak
mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang
ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku, dapat dilanjutkan upah
minimum sektoral ter sebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari
UMP atau UMK di wilayah tersebut. Dengan demikian, seluruh pihak harus tetap patuh dengan
pelaksanaan UMK selama masih berlaku,” ujar dia.

Ia berharap melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan upah minimum
tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

396