Page 402 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 402

Judul               Kemnaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum 2022
                Nama Media          Jambi Independent
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1&2
                Jurnalis            Antara
                Tanggal             2021-11-15 10:29:00
                Ukuran              231x96mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 46.431.000

                News Value          Rp 464.310.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata
              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker,
              Indah  Anggoro  Putri.  Ia  menyalakan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu
              program strategis nasional.



              KEMNAKER BAHAS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM 2022

              Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata
              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker,
              Indah  Anggoro  Putri.  Ia  menyalakan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu
              program strategis nasional.

              "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum.

              Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan
              berusaha," ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad. Menurut dia, upah
              minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
              dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum
              ditujukan  sebagai  salah  satu  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dan  mendorong  kemajuan
              ekonomi Indonesia.

              "Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah
              minimum  provinsi  (UMP)  dan  upah  minimum  kabupaten/Kota  (UMK).  PP  35/2021  tidak
              mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang
              ditetapkan  sebelum  tanggal  20  November  2020  dan  masih  berlaku,dapat  dilanjutkan  upah
              minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari
              UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan
              pelaksanaan  UMK  selama  masih  berlaku."  terangnya  dalam  seminar  terbuka.  Ia  berharap,
              melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022

                                                           401
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407