Page 405 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Judul Kemnaker: Upah minimum hanya untuk pekerja di bawah 1 tahun
Nama Media newssetup.kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://newssetup.kontan.co.id/news/kemnaker-upah-minimum-hanya-
untuk-pekerja-di-bawah-1-tahun
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-15 10:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa
kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Hal itu
dtegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri. Menurut dia, upah minimum dimaksudkan
sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun agar
upahnya tidak dibayar terlalu rendah.

KEMNAKER: UPAH MINIMUM HANYA UNTUK PEKERJA DI BAWAH 1 TAHUN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa
kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Hal itu
dtegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh dengan
masa kerja kurang dari 1 tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah.

Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan
kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah
minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. PP 36/2021 tidak mengamanatkan upah
minimum berdasarkan sektor.

"Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan
masih berlaku, maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama UMS tersebut
nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan
demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksaan UMS selama masih berlaku," kata
Indah melalui keterangan tertulis, Minggu (14/11/2021).

404