Page 410 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 410
Ringkasan
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyatakan, Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan
penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.
KEMNAKER SEBUT KEBIJAKAN UPAH MINIMUM UNTUK PERLINDUNGAN PEKERJA
DAN PENGUSAHA
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyatakan, Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan
penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.
"Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap
kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Putri dalam
keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (15/11).
Menurutnya, Upah Minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah.
Selain itu, kebijakan Upah Minimum ditujukan sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
"Upah Minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 36/2021 tidak
mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor," ujar Putri.
Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan
masih berlaku, maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama upah minimum
sektoral (UMS) tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah
tersebut. Dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMS selama
masih berlaku.
Putri berharap, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, semangat
dari formula Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan Upah Minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah.
Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga
di masing-masing wilayah.
Selain itu, katanya, penetapan Upah Minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai
kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi
nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Dinar, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang
independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh
pihak yang berkepentingan.
409
