Page 413 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Adapun hasil penghitungan kalkulator Wagepedia oleh Kementerian Ketenagakerjaan
menunjukkan, rata-rata kenaikan upah minimum provinsi 2022 ialah 1,16 persen. Diketahui, ada
empat provinsi yang kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan upah minimum, yaitu
Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan upah minimum di bawah 1 persen dan 14 provinsi
naik di kisaran 1 persen. Adapun tiga provinsi diproyeksikan mengalami kenaikan upah tertinggi,
yaitu Maluku Utara (5,17 persen), DI Yogyakarta (4,3 persen) dan Sulawesi Tengah (3,78
persen)

Cara Cek perkiraan besaran upah minimum 2022 di kalkulator Wagepedia Kemnaker

Kemudian, pilih menu Kalkulator.

Nantinya, muncul pilihan menu Penyesuaian Upah Minimum dan
Penetapan Upah Mininum.

Lalu, Anda bisa memilih wilayah provinsi yang ingin dicari.

Maka data perkiraan UM 2022 akan muncul.

Kementerian Ketenagakerjaan akan Mengumumkan Penyesuaian Upah Minimum 2022
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan penyesuaian upah
minimum 2022 dalam waktu dekat. Penentuan upah minimum provinsi paling lambat diumumkan
pada 21 November 2021. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota diumumkan pada 30
November 2021.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri
mengatakan, penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi
semua pihak untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh.

Namun, penetapan upah minimum tersebut tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan
kondisi perekonomian nasional. Ia juga mempersilakan para pengusaha yang merasa keberatan
terkait kenaikan upah minimum untuk mengajukan gugatan. Tentunya, disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 Diberitakan Tribunnews.com,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelenggarakan seminar terbuka secara virtual
pada Jumat (12/11/2021). Seminar dilakukan guna membahas proses penetapan Upah Minimum
tahun 2022.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan kebijakan penetapan Upah
Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

"Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap
kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Putri dalam
keterangan yang diterima.

Upah Minimum dimaksudkan, sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan Upah
Minimum ditujukan sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan dan mendorong
kemajuan ekonomi Indonesia.

412