Page 416 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 416

lainnya akan mempersiapkan diri untuk melakukan mogok kerja daerah, matikan mesinmesin
              produksi dan berhenti bekerja serta menunggu instruksi pimpinan buruh kami di atas


              Ringkasan

              Para buruh ancam melakukan aksi mogok kerja daerah atau gerakan berhenti bekerja di seluruh
              daerah.  Hal  itu  menyikapi  adanya  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  RI
              tentang Upah Minimun yang dinilai tidak berpihak pada buruh.


              RP 417 DUKUP UNTUK APA?

              Para buruh ancam melakukan aksi mogok kerja daerah atau gerakan berhenti bekerja di seluruh
              daerah.  Hal  itu  menyikapi  adanya  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  RI
              tentang Upah Minimun yang dinilai tidak berpihak pada buruh.
              Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon
              Raya, Moh. Machbub, SE Menaker Nomor BM/383/ HLOL.00/ XL/2021 yang dirilis pada tanggal
              9  November  2021  tentang  penyampaian  data  perekonomian  dan  ketenagakerjaan  dalam
              penetapan  upah  minimum  tahun  2022  membuat  buruh  di  seluruh  Indonesia  geram  bak
              tersambar petir di siang bolong.

              "Surat edaran ini semakin memperjelas tentang nasib UMK, khususnya di Kabupaten Cirebon
              tahun  2022  yang  semakin  jatuh  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law)  dan
              turunannya," kata Machbub, Minggu (14/11/2021).

              Dalam  surat  edaran  tersebut,  menurut  dia,  terdapat  beberapa  data  yang  diperlukan  dalam
              perhitungan  formula  UMK  2022.  Di  antaranya  rata-rata  pengeluaran  per  Kapita  Kabupaten
              Cirebon sebeesar Rp. 1.016.767. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3.44, rata-rata
              banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja 134, pertumbuhan ekonomi dann inflasi Propinsi
              Jawa Barat masing-masing 1,51% dan 1,76 %.

              Sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  No.  36  tahun  2021  lanjyt  dia  untuk  menentukan  Upah
              minimum harus ditentukan batas atas dan upah batas bawah. Upah batas atas didapat dari rata-
              rata pengeleluaran per kapita dikali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dibagi rata-rata
              anggota  rumah  tangga  yang  bekerja.    "Maka  upah  batas  atas  didapat  angka  sebesar  Kp
              2.610.207," ungkap Machbub.

              Kemudian ia menjelaskan, upah batas bawah adalah lima puluh persen (608) dari upah batas
              atas, maka didapat angka sebesar Rp 1.305.103, "Kalau upah batas atas lebih besar dari pada
              upah minimum existing, maka dipastikan UMK tahun depan mengalami kenaikan, tapi apabila
              upah  batas  atas  lebih  rendah  dari  pada  upah  minimum  existing  maka  gubernur  dilarang
              menaikkan," tegasnya.

              Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Pasal  26  ayat  5,  terang  Machbub,  terdapat  rumusan
              formula upah mi imum dari angka-angka di atas, maka UMK Kabupaten Cirebon tahun 2022
              mengalami kenaikan hanya di angka Rp 10.426.

              "Meskipun besaran upah minimum Kabupaten Cirebon 2022  ini belum ditetapkan resmi oleh
              gubernur, penetapannya setelah upah minimum provinsi ditetapkan yaitu tanggal 20 November
              2021 mendatang. Dengan adanya surat edaran tersebut" kami, FSPMI Cirebon Raya dengan
              jelas menyatakan menolak keras," katanya.


                                                           415
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421