Page 411 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

"BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk
penghitungan Upah Minimum," ucap dia.
Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan Upah Minimum
sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk
penghitungan penetapan Upah Minimum bisa diakses pada "Data tersebut juga digunakan oleh
institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan
yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ujar Dinar.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Pakar Pengupahan, Joko Santosa,
menyatakan, penetapan Upah Minimum penting untuk menaikan Indeks daya saing Indonesia
dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia. Hal ini terkait
kepastian hukum, indikator perekonomian dan ketenagakerjaan yang harus ditaati semua pihak.

Selain itu, sambung Joko, terdapat dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap
penetapan upah minimum pada Covid-19 saat ini. Yaitu potensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses
produksi), memicu terjadinya PHK.

Kemudian, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi
yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya
pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan
struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucap Joko.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah
minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas.

Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah,
sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas. Sehingga
kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang
dihasilkannya.

Bila hal tersebut dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

"Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong
distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang hrs menjadi tujuan
perjuangan pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh," kata Joko.

Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar terbuka secara
virtual pada Jumat (12/11/2021). Seminar tersebut membahas proses penetapan Upah Minimum
tahun 2022.
Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/walikota seluruh
Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/Kota seluruh
Indonesia, Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, LKS Tripartit seluruh
Indonesia, APINDO, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial.

410