Page 406 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Sementara itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani menuturkan,
semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antarwilayah.

Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di
masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan
untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi nasional.

Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Dinar, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang
independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh
pihak yang berkepentingan.

"BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk
penghitungan upah minimum," ucap dia.

Adapun Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Pakar Pengupahan Joko Santosa mengatakan,
penetapan upah minimum penting untuk menaikan indeks daya saing Indonesia dan
meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian
hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan yang harus ditangani semua pihak.

Selain itu, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan upah minimum pada
Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya
subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu terjadinya PHK,
mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang
memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada
situasi pandemi saat ini.
"Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan
struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucap dia.

405