Page 401 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Hal itu penting dilakukan karena dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja maka telah diterbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang berlaku saat ini
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

“Bagi daerah yang masih menggunakan atau menetapkan upah minimum dengan menggunakan
PP 78 maka harus segera menyesuaikan dengan PP 36. Untuk itulah maka gubernur wajib
melakukan penyesuaian UMP dan UMK,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Putri dalam seminar terbuka penetapan UMP 2022 yang dipantau
virtual dari Jakarta, Senin.

Dalam aturan baru tersebut, ditetapkan bahwa saat ini hanya terdapat upah minimum provinsi
(UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan menghilangkan upah minimum
berdasarkan sektoral.

Terdapat pula prinsip batas atas dan batas minimum penetapan UMP dan UMK, dengan gubernur
berkewajiban tidak melakukan penyesuaian jika upah minimum daerah tersebut telah melewati
batas atas. Selain itu, gubernur juga wajib mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan
setelah 2 November 2020.

Putri memperingatkan ada implikasi jika penetapan upah minimum tidak sesuai dengan aturan
yang baru termasuk menurunkan indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek hukum.
“Juga menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kalau kita tidak taat
ada hukum positif yang berlaku maka investor, terutama investor asing, akan tidak percaya kita,”
jelasnya. Baca juga: Kemnaker: PP Pengupahan terbaru minimalkan disparitas antar-wilayah
Baca juga: Kemnaker bahas proses penetapan Upah Minimum 2022 Baca juga: Apindo
pertanyakan dasar usulan kenaikan upah 2022 sebesar 10 persen Pewarta: Prisca Triferna
Violleta Editor: Ganet Dirgantara COPYRIGHT © RRI.MY.ID 2021

400