Page 398 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan semangat dari
formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah
tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing
wilayah.

Penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan mencapai kesejahteraan pekerja/buruh
dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut
dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut dia, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen
dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang
berkepentingan.

“BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan penghitungan
upah minimum,” ujarnya. Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam
perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36
Tahun 2021.

Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada
wagepedia.kemnaker.go.id.

“Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain, baik lokal maupun internasional, dalam
merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan sehingga banyak pihak yang
meng awasi data BPS,” kata dia.

Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa, menyatakan
penetapan upah minimum penting untuk menaikkan indeks daya saing Indonesia dan
meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian
hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan.

Dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan upah minimum pada Covid-19
saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru serta terjadinya substitusi
tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi). Kemudian, memicu PHK, mendorong
relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang
lebih rendah, serta mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19
saat ini. (ANT/S1)

397