Page 403 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan
Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum
berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum,
sehingga terwujud keadilan antarwilayah.

Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di
masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan
untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi
dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sebagai
satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal
penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. "BPS
tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan
upah minimum," ucapnya. Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam
perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36
Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada
wagepedia.kemnaker.go.id.

"Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam
merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang
mengawasi data BPS," ucapnya. Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan,
Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya
saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia
terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan. Selain itu, sambung
Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada COVID-19 saat
ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga
kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang
memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan
mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. "Potensi
lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan
skala upah di atas upah minimum" ucapnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah
minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas.

Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah,
sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga
kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang
dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara
keseluruhan.

"Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong
distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi
tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB," kata Joko. Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000
partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi
ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/ kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan
provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan
stakeholder hubungan industrial. (ANTARA)

402