Page 409 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Judul Kemnaker sebut kebijakan upah minimum untuk perlindungan pekerja
dan pengusaha
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-sebut-kebijakan-upah-
minimum-untuk-perlindungan-pekerja-dan-pengusaha
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2021-11-15 10:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah hadir dengan
mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh
dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah Minimum berdasarkan
PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 36/2021 tidak mengamanatkan Upah Minimum
Berdasarkan Sektor

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan) BPS tidak
melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan Upah
Minimum

positive - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan) Data tersebut juga
digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau
mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS

neutral - Joko Santosa (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan) Potensi lainnya yaitu untuk
meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas
upah minimum
neutral - Joko Santosa (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan) Penerapan struktur skala
upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah
minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang hrs menjadi tujuan perjuangan pekerja dan
serikat pekerja/serikat buruh

408