Page 414 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Putri menambahkan, upah Minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Adapun PP 35/2021 tidak mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor. Ia berharap,
melalui kegiatan seminar tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun
2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan,
semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan Upah Minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah.

Keadilan antar wilayah tersebut, dicapai melalui pendekatan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga
di masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan Upah Minimum tersebut juga ditujukan
untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi nasional.

Hal tersebut, dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data
nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data
makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

"BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk
penghitungan Upah Minimum," ucapnya.

Data-data yang disediakan BPS yang dipergunakan dalam perhitungan Upah Minimum sudah
lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP Nomor 36 Tahun 2021. Data-data untuk
penghitungan penetapan Upah Minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id.

"Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam
merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang
mengawasi data BPS," ucapnya.

413