Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020

Untuk di Provinsi Sumatera Utara, kurang lebih ada 12 ribu buruh terpaksa dirumahkan. Dengan
dirumahkannya para pekerja ini, otomatis upah mereka ada yang diberikan hanya setengah dari
total keseluruhan gaji, atau bahkan tidak sama sekali. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri
(HI) Dinas Tenaga Kerja, Maruli Silitonga mengatakan, saat ini sudah puluhan buruh melaporkan
terkait statusnya.

Sebab, sudah berbulan-bulan dirumahkan, beberapa melapor belum menerima gaji. "Sedang
pendataan kami ini, kita tidak mungkin langsung menindaklanjuti kalau tidak ada pengaduan
dari masyarakat (pekerja)," katanya melalui sambungan telepon genggam, Senin (29/6/2020).

Ia mengatakan, setelah adanya laporan ini, pihaknya akan segera menindaklanjutinya kepada
perusahaan yang tertuju. Kemudian, pihaknya akan bertanya kepada perusahaan, apakah para
pekerja masih diberikan upah dengan selayaknya. Dengan adanya laporan ini, pihaknya akan
bergerak cepat.

"Kalau ada pengaduan itu dasar kita untuk melakukan pengembangan. Kalau ada karyawan
mengeluh dan seperti apa persoalannya nanti seperti apa belum tau, karena masih proses,"
jelasnya.

Maruli mengatakan, nantinya akan dipertanyakan kepada perusahaan masing-masing, yang di
mana para buruhnya melapor terkait dengan status. Dengan dirumahkannya para buruh, hingga
kini Dinas Tenaga Kerja menolak keras perusahaan yang melakukan pemecatan secara pihak
dengan alasan pandemi.

Menurutnya, seluruh karyawan saat ini, harus mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan
ketentuan yang ada. "Mereka ada dirumahkan, kalau dirumahkan, status mereka tetap
karyawan, belum ada pemecatan dan tidak ada kerja dan tidak ada gaji," ucapnya.
(wen/tri bun-medan.com).

109