Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020
P. 141
"Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita,"
kata Jokowi kepada para menterinya dalam video Sidang Kabinet Paripurna, Kamis, 18 Juni
2020.
Video sidang berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden
di YouTube, Ahad petang, 28 Juni 2020. Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat
Presiden Bey Machmudin sudah menjelaskan alasan di balik diunggahnya video ini.
"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern. Namun setelah kami pelajari
pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami
meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya, baru di-publish hari
ini," kata Bey saat dihubungi, Ahad, 28 Juni 2020.
Lebih jauh, Jokowi menegaskan, jangan sampai hanya gara-gara aturan, upaya untuk
membantu dunia usaha ini menjadi terhambat. Ia kemudian bertanya apakah para menterinya
membutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu lagi. "Saya buatin
Perpu, kalau yang ada belum cukup. Asal untuk rakyat asal untuk negara, saya pertaruhkan
reputasi politik saya," kata dia.
Meski demikian, pada 17 Juni 2020 atau sehari sebelum sidang ini digelar, Tempo telah
mendapat konfirmasi gelombang PHK dari Kementerian Ketenagakerjaan. Per 26 Mei 2020, Pus.
at Data dan Informasi Kemenaker mencatat sudah ada 380.221 pekerja yang dipecat"Per Juni
ini belum dapat disajikan karena harus dihimpun data dari daerah," kata Kepala Subdit
Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sumondang, kepada Tempo di Jakarta, Rabu,
17 Juni 2020.
Dari total 380 ribu pekerja yang dipecat, sebanyak 68,6 persen ada di Pulau Jawa. Terbanyak
yaitu Jawa Barat dengan 107.398 pekerja. Kemudian diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 47.266
pekerja, Jawa Timur 44.441 pekerja, DKI Jakarta 39.686 pekerja, Banten 18.404 pekerja, dan
paling kecil Yogyakarta 3.887 pekerja.
Data itu berstatus clean, artinya data PHK detail hingga diketahui alamat per orangnya. Data itu
juga dilengkapi dengan NIK KTP pekerja sesuai dengan format dan lengkap 16 digit dan
dipastikan tidak terdapat duplikasi NIK. Secara total, Pusdatin Kemenaker mencatat ada 3 juta
lebih pekerja yang terdampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, sudah ada sekitar 1,75 juta data
yang sudah bersih. Sisanya masih dalam proses pembersihan data.
Selain angka 308 ribu PHK , Kemenaker juga mencatat 1.058.284 pekerja yang dirumahkan.
Terakhir, yaitu 318.959 pekerja sektor informal yang juga terdampak Covid-19..
140
