Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020
P. 143

Ringkasan

              Pemerintah tengah mempersiapkan skema kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI). Badan
              Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memproyeksikan kepulangan PMI berdasarkan
              kontrak kerja yang habis pada Juli hingga Agustus 2020 mencapai total 50.114 pekerja.

              Berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (Sisko-TKLN)  dan  Informasi
              Manajemen Keimigrasian (SIMKim) dari 1 Januari hingga 25 Juni 2020 tercatat 39.005 pekeija
              migran  yang  telah  kembali.  Sebagian  besar  dari  total  jumlah  tersebut  bekerja  di  Malaysia
              (12.696 orang). Hongkong (10.265), Taiwan (6.903) dan Singapura (3.392).



              PEMERINTAH SIAPKAN SKEMA KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN

              Pemerintah tengah mempersiapkan skema kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI). Badan
              Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memproyeksikan kepulangan PMI berdasarkan
              kontrak kerja yang habis pada Juli hingga Agustus 2020 mencapai total 50.114 pekerja.


              Berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (Sisko-TKLN)  dan  Informasi
              Manajemen Keimigrasian (SIMKim) dari 1 Januari hingga 25 Juni 2020 tercatat 39.005 pekeija
              migran  yang  telah  kembali.  Sebagian  besar  dari  total  jumlah  tersebut  bekerja  di  Malaysia
              (12.696 orang). Hongkong (10.265), Taiwan (6.903) dan Singapura (3.392).

              Hal  itu  diungkapkan  Kepala  BP2MI  Benny  Rhamdani,  dikutip  dari  situs  covidl9.go.id.  Dia
              menegaskan, pihaknya tak hanya memberikan perlindungan dan fasilitas kepada mereka yang
              pulang secara reguler tetapi juga yang bermasalah. Menurut Benny, ada empat kondisi PMI
              yang  bermasalah.  Keempat  kondisi  tersebut  yakni  terkait  hubungan  industrial  atau
              ketenagakerjaan, masalah keimigrasian, masalah konsuler atau berhadapan dengan masalah
              hukum di negara penempatan, dan terakhir terkait dengan masalah sosial.
              "Khusus PMI yang bermasalah, kami tidak hanya menerima bagaimana ketika mereka tiba di
              Tanah Air tetapi juga kepulangan mereka di kampung halaman. Ini men jadi tanggung jawab
              BP2MI,"  ujar  Benny  saat  berdialog  di  Media  Center  Gugus  Tugas  Nasional,  Jakarta, Minggu
              (28/6).
              la mencontohkan, BP2M1 memfasilitasi kepulangan 222 jenazah. "Mereka tiba di Tanah Air dan
              kami siapkan ambulans. Ini bukti negara hadir untuk melindungi PMI," ujarnya

              Benny  menjelaskan,  PMI  bermasalah  adalah PMI  yang  masuk  kategori perlindungan  negara
              hingga  mereka  tiba  di  kampung  halaman.  Bagi  BP2MI,  parapekeijaamigran  mendapatkan
              sebutan sebagai very very important person (VV1P).

              Karena  itu,  dalam  bentuk  apa  pun,  pelayanan  harus  dilakukan  kepada  PMI.  termasuk
              perlindungan.  Pada  sisi  lain,  perlindungan  yang  diberikan  BP2MI  sesuai  dengan  instruksi
              presiden. "Tolong lindungi pekerja migran Indonesia dari u jung rambut sampai ujung kaki,"
              ucapnya menirukan pesan Presiden Jokowi.

              Hal  tersebut  sangat  beralasan  karena  mereka  salah  satu  penyumbang  devisa  terbesar  bagi
              Indonesia "Mereka disebut sebagai pejuang devisa, sumbangan devisa yang mereka berikan
              pada 2019 mencapai Rp 159,6 triliun," ujar Benny.

              Terkait dengan kepulangan PMI di masa pandemi, BP2MI dan pihak terkait telah menerapkan
              protokol kepulangan PMI ke Tanah Air.




                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148