Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020

Tim kecil yang dimaksud adalah tim teknis yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata Usaha Negara (Jamdatun) dengan Rudy sebagai sekretarisnya. Tidak hanya KPK, kata
Rudy, beberapa instansi lain diminta masukan seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bagian dari perbaikan tata kelola termasuk yang direkomendasikan oleh KPK seperti
pelaksanaan pelatihan, kepesertaan, serta jenis dan lembaga pelatihan dan kemitraan dengan
platform digital.
Proses perbaikan itu dilakukan dengan menyisir Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, termasuk untuk
memasukkan aturan terkait keadaan pandemi COVID-19 saat ini untuk menjadi landasan
penyaluran bantuan yang termasuk di dalam kartu tersebut.
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang IV saat ini masih menunggu hasil revisi dari Perpres
tersebut yang tengah menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
(Kemkumham).

"Harapan saya benar-benar kita bisa menebus tertundanya batch IV yang sudah berapa lama
ini dengan membuka lebih besar kuotanya sehingga untuk masyarakat yang terdampak PHK
atau dirumahkan betul-betul bisa langsung merasakan manfaat dari Kartu Prakerja," tegas Rudy.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Triono Subagyo COPYRIGHT (c)2020 .

79