Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020
P. 78
Dengan adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan, FSPMI meminta kepada Gubernur
Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk segera melakukan tindak lanjut.
Menurut dia, Dinas Tenaga Kerja perlu membuat tim untuk mendata perusahaan yang telah
melakukan pemecatan sepihak kepada pekerjanya.
"Gubernur harusnya memerintahkan jajaranya dalam hal ini Disnaker untuk mendatangi dan
memeriksa perusahaan yang melakukan PHK terhadap buruh tanpa proses hukum," jelasnya.
Agus juga berharap Edy Rahmayadi memberikan sanksi tegas kepada petusahaan yang
melakukan PHK ratusan pekerja itu.
Ia pun menyinggung ucapan Edy Rahmayadi sebelumnya yang meminta kepada perusahaan
untuk tidak melakukan pemecatan.
"Pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota setempat seharusnya memberi sanksi tegas pada
perusahaan yang melakukan PHK dan perumahaan buruh dengan alasan pandemi Covid-19,
sanksi bisa berupa pencabutan izin dan lain sebagainya," ungkapnya.
Selanjut, ia berharap agar pengusaha mempekerjakan kembali seluruh karyawannya, walaupun
pandemi Covid-19 masih melanda.
Lalu, upah para buruh yang dirumahkan segera dibayarkan.
"Buruh yang di-PHK sudah pasti sulit untuk mencari pekerjaan lagi. Kami juga berharap
perusahaan membayar upah buruh yang dirumahkan sesuai perturan perundang undangan
yang berlaku," ungkapnya.
(Wen/Tri bun-Medan.com).
77
