Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020
P. 9

membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Jokowi pun tak segan
              akan melakukan reshuffle kabinet.

              Rekaman marahnya Jokowi dalam rapat kabinet ini baru diunggah di akun YouThbe Sekretariat
              Presiden pada Ahad lalu, atau sepuluh hari setelah rapat itu. "Presiden beberapa kali katakan
              hal ini dan masih ada hal-hal di_ lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Maka penekanan
              untuk saat ini lebih keras dari sebelumnya," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, kemarin.

              Dalam tayangan video tersebut, Presiden mengkritik beberapa sektor, seperti kesehatan yang
              belum  optimal  dalam  penyerapan  anggaran.  Program  lainnya,  seperti  bantuan  sosial  dan
              stimulus  usaha  kecil,  juga  dianggap  Jokowi  masih  belum  optimal.  Padahal  gelombang
              pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu.

              Sumber  Tempo  mengatakan  pernyataan  Jokowi  bukan  gertak  sambal.  Presiden  tengah
              mempertimbangkan untuk merotasi pejabat setidaknya di 16 kementerian dan lembaga. Dari
              rencana  itu,  Jokowi  memikirkan  penggantian  setidaknya  tujuh  pejabat  kementerian,  di
              antaranya Menteri Kesehatan Te-rawan Agus Putranto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
              Menengah Teten Masduki, serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

              Sumber itu menyatakan Jokowi berniat mengganti Terawan karena tak optimal mengendalikan
              penularan. Dalam video yang beredar, Jokowi juga sempat menyampaikan kegusarannya atas
              realisasi penyerapan anggaran Ke-menterian Kesehatan yang sangat rendah, baru 1,53 persen
              dari Rp 75 triliun. Padahal dana tersebut dibutuhkan segera untuk membayarkan tunjangan
              tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan.

              Sumber  lain  menyebutkan  tak  banyak  yang  berubah  dalam  prosedur  pembayaran  dl'
              Kementerian Kesehatan. Padahal, kata dia, pembayaran untuk obat, alat kesehatan, inovasi
              layanan kesehatan, dan pembayaran tenaga kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. "Tak
              ada yang berubah, prosedurnya biasa, tidak ada suasana krisis. Makanya, realisasi anggarannya
              sangat rendah," kata sumber ini.

              Kinerja di sektor yang dipimpin Teten dan Juliari juga disorot. Menurut Jokowi, program bantuan
              sosial yang dikomandani Juliari tak kunjung tuntas dan banyak kegaduhan.

              Sedangkan Teten dianggap belum maksimal mengge-lontorkan bantuan untuk usaha kecil dan
              menengah. "Kinerjanya buruk, mereka layak dicopot," kata sumber itu.
              Moeldoko tak mengkon-firmasi kabar seputar sejumlah menteri yang bakal dicopot. Namun, dia
              membenarkan  masih  ada  sektor-sektor  yang  belum  bekerja  secara  maksimal.  "Pada
              kenyataannya ada sektor yang masih lemah."

              Menteri  Koperasi  Teten  menyatakan  tak  ingin  menanggapi  isu  perombakan  kabinet.  Dia
              mengakui  kegusaran  Presiden  terhadap  kinerja  lembaganya.  Dia  berdalih  program  bantuan
              usaha mikro, kecil, dan menengah tak optimal karena ada regulasi yang belum

              selesai. "Itu di luar kewe-nangan kami," ujar Teten.

              Peneliti  dari  Center  for  Strategic  and  International  Studies,  Arya  Fernandes,  menilai  Jokowi
              terlalu banyak bicara saat mengevaluasi kinerja pembantunya. Menurut Arya, jika merasa tak
              puas, Jokowi seharusnya segera mengganti pejabat kabinet terkait untuk memperbaiki keadaan.

              Beredarnya video tersebut, kata dia, justru memperkeruh suasana. Aiya menganggap menteri
              yang merasa terancam bisa saja meminta perlindungan kepada partai politik maupun pejabat
              berpengaruh  lainnya.  Risiko  lainnya  adalah  isu  perombakan  dapat  mengganggu  konsentrasi
              pejabat publik yang telah bekerja dengan baik. "Dalam situasi krisis ini, rumor dan spekulasi


                                                            8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14