Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 66
"Mereka sudah sepakati soal revisi UU Ketenagakerjaan, tapi sampai hari ini
prosesnya belum ada. Kalau ada buruh usul ini, pengusaha usul ini, ya itu nanti
pasti akan dikaji," terangnya.
Lebih lanjut, ia enggan memastikan bahwa pemerintah akan menjadikan revisi UU
Ketenagakerjaan sebagai prioritas ke depan. Meski demikian, UU Ketenagakerjaan
menyangkut banyak pihak di industri.
"Ya Indonesia ini banyak hal yang prioritas. Ya lihat nanti saja," imbuhnya.
Di sisi lain, ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan revisi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebelum
akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja. Sekalipun, revisi PP 78 terus didesak oleh
kalangan pengusaha maupun buruh.
"Belum, masih proses panjang. Ya tuntutan bisa dipahami. Tapi biar matang, win-
win untuk semua, meski win-win tidak semua happy. Memang kami tidak bisa buat
semua orang happy," tuturnya.
Padahal, seperti halnya revisi UU Ketenagakerjaan, Hanif sebelumnya telah
menyatakan bakal mengkaji revisi PP Pengupahan. Bahkan, ia pernah mengatakan
tengah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian lain terkait revisi aturan
tersebut.
Sebelumnya, puluhan ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa alias demo di Gedung
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta pada Rabu (2/10) kemarin.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan aksi demo
diselenggarakan untuk menyuarakan beberapa keberatan kalangan buruh terhadap
kebijakan pemerintah.
Mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, rencana revisi Peraturan
Page 65 of 100.
