Page 69 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 69
Di sisi lain, ia menyatakan belum ada kelanjutan pembahasan dari kajian revisi UU
Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan, meski sudah sempat meminta masukan dari
berbagai pihak. Mulai dari kementerian lain, pengusaha, hingga serikat buruh.
"Belum, masih proses panjang. Ya tuntutan bisa dipahami. Tapi biar matang, win-
win untuk semua, meski win-win tidak semua happy (bahagia). Memang, kami tidak
bisa buat semua orang happy ," tuturnya.
Kendati begitu, revisi UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan sejatinya pernah
diminta oleh puluhan ribu buruh dari berbagai penjuru Indonesia. Yang teranyar,
aspirasi itu disampaikan pada aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Senayan, Jakarta pada Rabu (2/10) kemarin.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani ingin pemerintah mengkaji ulang PP Pengupahan dan menyesuaikannya
dengan kondisi sekarang. Ia mengaku tak khawatir jika memang ada tambahan
indikator dalam menentukan besaran kenaikan gaji sesuai permintaan kaum buruh.
"Lihat nanti, pasti kan ada dasarnya. Misalnya buruh minta naik Rp10 juta, ya itu
pasti harus ada dasarnya pasti dilihat lagi didiskusikan lagi," tandasnya.
(uli/bir).
Page 68 of 100.
