Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan sektor
kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap
perekonomian Indonesia. Untuk itu, kata dia, Kemnaker akan terus mengupayakan terwujudnya
hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan
kesejahteraan pekerja di sektor tersebut.

KEMNAKER UPAYAKAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA SEKTOR KELAPA SAWIT

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan sektor
kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap
perekonomian Indonesia.

Untuk itu, kata dia, Kemnaker akan terus mengupayakan terwujudnya hubungan industrial yang
harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan pekerja di
sektor tersebut.

"Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga
kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa
(14/9/2021). Hal ini dia ungkapkan saat memberikan arahan secara virtual pada Dialog Undang-
Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja Pada Sektor Sawit di
Jakarta.

Putri menjelaskan data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2019 menunjukkan jumlah
petani kelapa sawit sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja sebanyak 4,42 juta
pekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 4 juta atau 90,68% pekerja kelapa sawit besar swasta
nasional, 321 ribu atau 7,26% pekerja kelapa sawit besar milik negara. dan 91 ribu atau 2,07
persen pekerja kelapa sawit besar milik swasta asing.

Ia mengatakan hubungan kerja pekerja/buruh sektor perkebunan sawit sebagian besar dilakukan
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk di dalamnya pekerja harian. "Ini
berdampak pada perlindungan dan syarat kerjanya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja," ucapnya.

Putri menambahkan berdasarkan data BPS bulan November tahun 2020, jumlah total luas area
kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 14,60 juta hektare. Dari luasan tersebut, Perkebunan
Besar Negara (PBN) memiliki sebagian kecil yaitu 614.756 hektar atau 4,29%, sementara
sebagian besar diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu sebesar 55,09% atau
seluas 7.892.706 hektar dari total produksi minyak sawit Indonesia.
"Oleh karena itu, sektor kelapa sawit menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu
diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerjanya,"jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan Pemerintah berkepentingan agar produk-produk hasil industri
dapat diterima secara kompetitif di pasar global. Dalam konteks ini beberapa pembeli/buyers
terkadang menghendaki adanya standar-standar produksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan
atau industri.

"Terkait sektor ketenagakerjaan perlu adanya penerapan standar kerja layak (decent work) di
sektor kelapa sawit," lanjutnya.

43