Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut, program jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP) dapat dimulai awal tahun 2022. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar mengatakan, secara prinsip JKP merupakan program yang baik, dimana
3 manfaat di JKP sangat dibutuhkan oleh pekerja yang terPHK.

SYARAT KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL JKP BERPOTENSI BATASI PENERIMA
MANFAAT

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut, program jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP) dapat dimulai awal tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
secara prinsip JKP merupakan program yang baik, dimana 3 manfaat di JKP sangat dibutuhkan
oleh pekerja yang terPHK.

Namun dengan pembatasan kepesertaan dan pembatasan mendapatkan manfaat menjadi
masalah bagi pekerja penerima upah (PPU) yang mengalami PHK.

"Sebagai usulan, sebelum pelaksanaan JKP di Februari 2022 nanti sebaiknya Pemrintah merevisi
PP no. 37 Tahun 2021 dengan tidak mensyaratkan kepesertaan JKP harus mengikuti 5 Program
yaitu JKN, JKK, JKm, JHT dan JP sementara usaha kecil-mikro yaitu JKN, JKK, JKm, dan JHT.
Faktanya masih banyak perusahaan yang tidak disiplin mendaftarkan pekerjanya ke seluruh
program jaminan sosial yaitu JKN, JKK, JKm, JHT dan JP," jelas Timboel kepada Kontan.co.id,
Selasa (14/9).

Lebih lanjut, mengenai syarat mendapatkan manfaat JKP, Timboel menyarankan sebaiknya PP
No. 37 dapat membuka ruang bagi pekerja kontrak (PKWT) dan mengundurkan diri
mendapatkan JKP.

"Bahwa PP 37 tidak memberikan manfaat JKP kepada pekerja kontrak yang jatuh tempo
kontraknya, mengundurkan diri, meninggal dunia, pensiun dan cacat total," imbuhnya.

Untuk permulaan saat ini pemerintah diminta melakukan transparansi proses konsolidasi
pendataan kepesertaan JKP seperti amanat PP No. 37 Tahun 2021, yaitu konsolidasi data di BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dengan persyaratan dibeleid tersebut, yaitu harus
mengikuti seluruh program jaminan sosial bagi pekerja perusahaan besar dan kecil dan harus
mengikuti 4 program untuk pekerja sektor mikro kecil, maka diperkirakan akan ada banyak
pekerja yang tidak menjadi peserta JKP.

Timboel menyebut, jumlah peserta PPU di program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm) mencapai 20 juta sementara di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sekitar 16 juta lebih. Maka ada selisih jumlah
kepesertaan, sehingga berpotensi kepesertaan JKP tidak sebesar jumlah peserta JKK dan JKm.

"Saya berharap Pemerintah cq. Kemnaker beserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
bersama-sama melakukan penegakkan hukum sehingga peserta JKP minimal bisa sebanyak
peserta JKK dan JKm," ujarnya.

Selain itu, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan harus mempublikasi dan menginformasikan
kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, siapa saja yang menjadi peserta JKP dan siapa

48