Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021

PEMERINTAH UPAYAKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA SEKTOR KELAPA SAWIT

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengupayakan
terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit. Sebab
sektor kelapa sawit merupakan merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting
terhadap perekonomian Indonesia.

"Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga
kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah," Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam
siaran pers yang diterima pada Selasa (14/9).

Data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2019 menunjukkan jumlah petani kelapa sawit
sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja sebanyak 4,42 juta pekerja. Jumlah tersebut
terdiri dari 4 juta atau 90,68% pekerja kelapa sawit besar swasta nasional; 321 ribu atau 7,26%
pekerja kelapa sawit besar milik negara; dan 91 ribu atau 2,07% pekerja kelapa sawit besar
milik swasta asing.

Putri menuturkan hubungan kerja pekerja/buruh sektor perkebunan sawit sebagian besar
dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk di dalamnya pekerja
harian.
"Ini berdampak pada perlindungan dan syarat kerjanya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja," tutur Putri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan November tahun 2020, jumlah total luas
area kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 14,60 juta hektar. Dari luasan tersebut,
Perkebunan Besar Negara (PBN) memiliki sebagian kecil yaitu 614.756 hektar atau 4,29%;
sementara sebagian besar diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu sebesar
55,09% atau seluas 7.892.706 hektar dari total produksi minyak sawit Indonesia.
"Oleh karena itu, sektor kelapa sawit menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu
diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerjanya," kata Dirjen Putri.

Pemerintah berkepentingan agar produk-produk hasil industri dapat diterima secara kompetitif
di pasar global. Dalam konteks ini beberapa pembeli/buyers terkadang menghendaki adanya
standar-standar produksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau industri.

"Terkait sektor ketenagakerjaan perlu adanya penerapan standar kerja layak (decent work) di
sektor kelapa sawit," lanjutnya.

Dia mengatakan, kondisi hubungan kerja di sektor kelapa sawit tidak terlepas dari dukungan
berbagai pihak yang memunculkan berbagai kemungkinan terburuk akibat dari pandemi Covid -
19, seperti penutupan pabrik karena kasus penularan.

"Perlunya antisipasi kemungkinan terburuk akibat pandemi Covid -19 dengan meningkatkan
kualitas dialog sosial dalam merespon dampak kemungkinan akibat pandemi Covid -19 terutama
dampak pada kondisi hubungan kerja," ucap Putri.

Dari dialog sosial diharapkan dapat merumuskan dan menyepakati hal-hal yang akan menjadi
solusi bersama dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja sektor kelapa
sawit. "Adanya gagasan serta rekomendasi tentang pelaksanaan hubungan kerja dalam
penyempurnaan regulasi terkait hubungan kerja di sektor kelapa sawit dalam meningkatkan
produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja," kata Putri.

58