Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Indah Anggoro Putri, mengatakan, sektor
kelapa sawit merupakan merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap
perekonomian Indonesia. Maka Kemnaker terus mengupayakan terwujudnya hubungan
industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan
kesejahteraan pekerja di sektor tersebut.

KEMNAKER UPAYAKAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA SEKTOR KELAPA SAWIT

Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Indah Anggoro Putri, mengatakan,
sektor kelapa sawit merupakan merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting
terhadap perekonomian Indonesia.

Maka Kemnaker terus mengupayakan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor tersebut.

"Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga
kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah," kata Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri
saat memberikan arahan secara virtual pada Dialog Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja Pada Sektor Sawit di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Dirjen Putri menjelaskan, data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2019 menunjukkan
jumlah petani kelapa sawit sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja sebanyak 4,42
juta pekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 4 juta atau 90,68 persen pekerja kelapa sawit besar
swasta nasional; 321 ribu atau 7,26 persen pekerja kelapa sawit besar milik negara; dan 91 ribu
atau 2,07 persen pekerja kelapa sawit besar milik swasta asing.

Menurutnya, hubungan kerja pekerja/buruh sektor perkebunan sawit sebagian besar dilakukan
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk di dalamnya pekerja harian.

"Ini berdampak pada perlindungan dan syarat kerjanya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan data BPS bulan November tahun 2020, jumlah total luas area kelapa
sawit di Indonesia mencapai sekitar 14,60 juta hektar. Dari luasan tersebut, Perkebunan Besar
Negara (PBN) memiliki sebagian kecil yaitu 614.756 hektar atau 4,29 persen; sementara
sebagian besar diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu sebesar 55,09 persen atau
seluas 7.892.706 hektar dari total produksi minyak sawit Indonesia.
"Oleh karena itu, sektor kelapa sawit menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu
diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerjanya," kata Dirjen Putri.

Lebih lanjut, Dirjen Indah menyebut Pemerintah berkepentingan agar produk-produk hasil
industri dapat diterima secara kompetitif di pasar global. Dalam konteks ini beberapa
pembeli/buyers terkadang menghendaki adanya standar-standar produksi yang harus dipenuhi
oleh perusahaan atau industri.

"Terkait sektor ketenagakerjaan perlu adanya penerapan standar kerja layak (decent work) di
sektor kelapa sawit," imbuhnya.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

62