Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 199

Title          DPD MINTA IKUT MEMBAHAS RUU CIPTA KERJA
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      17 April 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/304815-dpd-minta-ikut-membahas- ruu-cipta-
               Page/URL
                              kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) meminta agar pembahasan Rancangan Undang-
               Undang tentang Cipta Kerja tidak hanya dilakukan oleh DPR dan pemerintah tetapi
               harus melibatkan DPD.

               Permintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan Komite I DPD kepada
               pimpinan DPR melalui surat Nomor PU.04/926/DPDRI/IV/2020 tertanggal 16 April
               2020.

               "Bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan
               adanya pembahasan omnibus law tentang RUU Cipta Kerja yang kini sedang
               dibahas di DPR," kata Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang.

               Komite I, kata dia, berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja banyak menyangkut
               kepentingan daerah, maka sebagaimana amanat Pasal 22D UUD 1945 ayat (2), DPD
               harus ikut membahasnya.

               Sejumlah kepentingan daerah yang termaktub dalam RUU itu berkaitan dengan
               otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
               penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
               daerah; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

               Oleh karena itu, ujar Teras, pembahasan RUU tentang Cipta Kerja harus dilakukan
               secara tripartit oleh DPR, pemerintah dan DPD.

               Selain itu, lanjutnya, Komite I DPD berkeberatan terhadap pembahasan RUU
               tentang Cipta Kerja di saat pandemi covid-19, terlebih karena pemerintah sudah
               menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional.

               "Kami mengusulkan agar pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda sampai masa
               pandemi covid-19 dinyatakan telah berakhir," tegasnya.

               Selama masa pandemi covid-19, sambungnya, pemerintah, DPR, dan DPD
               seyogianya membuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
               masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap isi
               RUU itu.

               Masukan dapat disampaikan melalui sarana daring dan dengan memperhatikan
               protokol social and physical distancing.




                                                      Page 198 of 355.
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204