Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020

Lebih lanjut, kata Teras, Komite I melihat banyaknya jumlah peraturan pelaksana
yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU Cipta Kerja, yakni 493 peraturan
pemerintah, 19 peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah.

"Itu menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang atas kondisi regulasi
di Indonesia yang hiper regulasi," ujarnya.

Komite I DPD, imbuhnya, juga berpandangan bahwa substansi RUU Cipta Kerja
bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Terdapat dua pasal dalam RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan ketentuan
hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan MK, seperti Pasal 170 yang
menyatakan bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU.
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12/2011 yang
menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah daripada UU sehingga tidak bisa
membatalkan/mengubah UU.

Selain itu, ucap Teras, Pasal 166 menyatakan peraturan presiden bisa membatalkan
Perda. Hal itu bertentangan dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 terkait
pengujian beberapa pasal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan pengujian/pembatalan perda menjadi kewenangan konstitusional
Mahkamah Agung.

Komite I DPD, kata dia, mencermati bahwa RUU tentang Cipta Kerja banyak
memuat frasa mengenai perubahan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945.

"RUU Cipta Kerja akan menimbulkan sentralisasi pemerintahan/perijinan yang
berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi
daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998," pungkas Teras.

Lebih jauh disebutkan RUU tentang Cipta Kerja telah menghilangkan makna
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diatur Pasal 91
ayat (1) UU Pemda. (OL-7).

Page 199 of 355.