Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 29
Title DPD TOLAK RUU CIPTA KERJA, MINTA DPR HENTIKAN PEMBAHASAN
Media Name jpnn.com
Pub. Date 19 April 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/dpd-tolak-ruu-cipta-kerja-minta-dpr-hentikan -pembahasan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Komite III DPD menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan meminta DPR
menghentikan pembahasannya.
“Komite III DPD RI menolak RUU Cipta Kerja dan meminta DPR RI untuk
menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Komite III DPD M.
Rahman dalam siaran persnya, Sabtu (18/4).
Menurutnya, RUU Cipta Kerja hanya dominan dalam peningkatan investasi tanpa
mempertimbangkan hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya.
Ia menambahkan, RUU Cipta kerja juga cacat formil karena tidak melibatkan unsur
partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya sebagaimana amanat UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto
UU Nomor 15 Tahun 2019.
Menurutnya, RUU ini bertentangan dengan asas otonomi daerah (otda) di Pasal 18
Ayat 2 dan Ayat 5 UUD 1945. Asas otda itu mengakui keberadaan pemerintah
daerah (pemda) provinsi, kabupaten/kota yang menganut asas otonomi seluas-
luasnya dan tugas pembantuan.
Dia menegaskan, RUU Cipta Kerja melanggar hak asasi warga negara. Seperti hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, jaminan kesehatan, pendidikan yang
dijamin dan dilindungi konstitusi. “Serta melepaskan kewajiban negara untuk
menyediakan dan memberikan hak-hak tersebut kepada swasta dan atau asing,”
ujarnya.
Menurutnya, RUU ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam hal
terjadinya pelanggaran, tidak jelas norma hukum mana yang harus diterapkan. Hal
ini, kata dia, mengingat norma tentang pelanggaran dan atau sanksi dalam UU yang
menjadi muatan RUU Cipta Kerja itu beberapa di antaranya tidak direvisi atau
dicabut.
Page 28 of 355.
