Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 30
Ia menambahkan, RUU ini menghapus semua kewenangan pemda dalam hal
pendaftaran serta perizinan berusaha. Kewenangan itu dialihkan ke pemerintah
pusat. RUU ini hanya memberikan kewenangan pemda melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan otda, selain pendaftaran dan perizinan berusaha.
Ia menjelaskan, Pasal 75 RUU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melaporkan
kepada pemerintah pusat bukan kepada Kanwil Agama setempat, setiap pembukaan
kantor cabangnya di luar domisili perusahaan, merupakan kebijakan yang tidak
efektif dan efisien serta berpotensi menimbulkan birokrasi baru.
Selain itu, lanjut dia, Pasal 89 RUU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan
dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan secara
substansi, isi RUU Cipta Kerja sangat bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2 dan 28D
Ayat 2 UUD 1945, karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Misalnya, terkait upah minimum, upah, waktu kerja, pesangon, penggunaan tenaga
outsourcing, penempatan tenaga kerja asing.
Dia menjelaskan, konsep dasar dari fungsi upah minimum ditujukan sebagai jaring
pengaman sosial. Upah minimum diberikan atau berlaku bagi pekerja dengan masa
kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah minimum didasarkan pada standar
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Oleh karena itu, kata Rahman, penetapan upah minimum seharusnya menjadi
kewenangan bukan saja gubernur untuk UMP tingkat provinsi, tetapi juga
bupati/wali kota untuk tingkat kabupetan/kota.
“Karena tujuannya sebagai jaring pengaman dan memenuhi kebutuhan layak
pekerja, maka penerapan upah minimum bersifat wajib bagi seluruh sektor usaha,”
jelasnya.
Selain itu, Rahman menambahkan, tidak masuk kerja tak boleh menjadi alasan tidak
dibayarkannya upah kepada pekerja. Meurut dia, pekerja yang tidak masuk kerja
dengan alasan-alasan tertentu tetap berhak atas upah.
Ia menambahkan, kebijakan pengupahan nasional yang akan disusun pemerintah
pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah tidak boleh menetapkan perihal nominal
upah minimum yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/wali kota untuk
menetapkannya.
Sisi lain, kata dia, waktu kerja paling lama 8 jam sehari dan 40 jam seminggu
Page 29 of 355.
