Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 31
merupakan syarat limitatif yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu, dalam hal
pengusaha hendak melakukan pengecualian terhadap waktu kerja yang melebihi
waktu kerja tersebut wajib mendapatkan izin dari dinas tenaga kerja setempat dan
memberikan upah lembur kepada pekerja.
Ia menambahkan, RUU ini hanya mewajibkan pengusaha memberikan uang
pesangon dan atau uang penghargaan kepada pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja. Padahal, kata dia, dalam UU Ketenagakerjaan, selain kedua hal itu,
pengusaha juga diwajibkan memberikan uang penggantian hak seperti hak cuti, hak
ongkos transportasi, uang perawatan dan pengobatan.
“RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Pasal 163, Pasal 164, Pasal 166, Pasal
167, Pasal 169, dan Pasal 172 UU Ketenegakerjaan yang di dalamnya mengatur
ketentuan pemberian uang pesangon dua kali lipat,” ungkap Rahman.
Selain itu, kata dia, penggunaan tenaga alih daya atau outsourcing harus dibatasi
pada pekerjaan tertentu saja, yakni pekerjaan yang sifatnya penunjang atau bukan
pokok, dan hanya berlaku bagi perjanjian kerja waktu tertentu.
Rahman menegaskan RUU Cipta Kerja dapat dipastikan mengekalkan liberalisasi
tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
Page 30 of 355.
