Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020

Title PEMERINTAH DIMINTA EVALUASI KARTU PRAKERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 17 April 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/q8x9mw487/pemerintah-diminta-evaluasi-k artu-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta pemerintah untuk
mengevaluasi ulang pelatihan online atau daring dalam paket kebijakan Kartu
Prakerja. Dia menilai, pelatihan semacam itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-
19 saat ini.

"Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana
yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja," katanya dalam keterangan di
Jakarta, Jumat (17/4).

Dia mengatakan, saat ini tingkat pengangguran terus bertumbuh karena lesunya
sektor industri. Dia menjelaskan, mereka bukan pekerja baru yang membutuhkan
pelatihan namun pekerja lama yang membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan
hidup.

Thahir menilai, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat di
tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, kontribusi terbesar
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik dalam struktur
perekonomian nasional.

Dia memaparkan, sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi
sumber pertumbuhan tertinggi mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data, maka
salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan
memberikan bantuan-bantuan tunai.

"Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya
pelatihan seperti Kartu Prakerja," katanya.

Anggota Fraksi PPP ini menilai, anggaran pelatihan online itu kurang bermanfaat
bagi para penerima bantuan. Dia mengatakan, program tersebut justru malah dilihat
sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengurangi jumlah kalau pelatihan online ini tetap
ingin diadakan. Dia mengatakan, penyaluran kartu tersebut juga harus tepat
sasaran yakni mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja, bukan korban
PHK.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari
Kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan saat ini," katanya..

Page 346 of 355.