Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 73
medis.
Namun semua anggota DPR sudah melakukan gerakan dan tindakan sosial di dapil
masing-masing. Sesuai amanat UU No 12 tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, DPR harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai
Tupoksinya.
“Kalau Komisi kesehatan ya memantau tugas Gugus Tugas tadi seperti apa
pelaksanaannya dan terus melakukan evaluasi bersama pemerintah. Kalau DPR
tidak boleh bekerja, bagaimana revisi anggaran untuk relokasi dan refokusing
anggaran di masing-masing komisi guna mendukung penanganan pandemi itu!”
ungkap Firman. Ia juga menyayangkan adanya ajakan demo untuk menantang
pembahasan RUU Cipta Kerja.
Firman menyatakan jika tugas Baleg adalah menyiapkan regulasi dan membahas
RUU guna mengantisipsi permasalahan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Hal itu
dibutuhkan agar tidak terjadi krisis ekonomi berkepanjangan.
“Ancaman krisis ini jauh lebih berbahaya, karena data dari Kadin Indonesia
menyebutkan pengangguran atau PHK serta karyawan yang dirumahkan
diperkirakan sudah mecapai tiga juta orang efek dari pandemi itu,” tutur Firman.
Firman meminta agar masyarakat tidak disesatkan dengan pernyataan sikap
kelompok yang hanya mementingkan kepentingannya. Mereka dinilai tak
memperhatikan kepentingan yang lebih besar negara ini. “Tolong ini dipikir secara
jernih dan rasional,” pungkas Firman.
Page 72 of 355.
