Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 78
berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak.
Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin).
Dia mengatakan, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan mendapatkan THR
seperti yang telah direncanakan.
"Seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan
tunjangan melekat, tidak dari tukin. Pensiun juga teteap sesuai tahun lalu karena
mereka kelompok yang mungkin tertekan juga," jelas dia.
Karyawan BUMN
Kementerian BUMN memastikan perusahaan-perusahaan milik negara akan tetap
memberi THR bagi karyawannya di tahun 2020 ini. Pembayaran tetap dilakukan
meski kondisi keuangan tengah dalam kondisi sulit.
"Sampai hari ini tidak ada kebijakan untuk meniadakan THR (bagi karyawan
BUMN)," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada Kompas.com,
Selasa (7/4/2020).
Sementara THR bagi para direksi BUMN, beberapa wacana masih digodok. Di
antaranya pemotongan THR bagi pejabat perusahaan pelat merah. Kebijakan ini
juga rencananya akan diterapkan pada anak-anak dan cucu usaha BUMN.
Pejabat Negara
Sri Mulyani mengatakan untuk kepastian pencairan THR kepada menteri dan pejabat
eselon I dan II serta anggota DPR masih menunggu keputusan Presiden Joko
Widodo (Jokowi).
Sebab, masih butuh waktu untuk memfinalisasi kebijakan THR kepada pejabat
negara.
"Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden akan menetapkan, seperti menteri,
DPR dan para pejabat termasuk eselon I dan eselon II. Jadi dalam hal ini kami akan
menyampaikan kepada Presiden, Presiden meminta kalkulasinya difinalkan agar
nanti diputuskan dalam sidang kabinet minggu-minggu ke depan," ujar dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan, pencairan THR hanya berlaku untuk ASN
yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah.
"THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan, untuk ASN TNI Polri seluruhnya,
yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menghemat anggaran sebesar
Rp 5,5 triliun dengan kebijakan pemangkasan THR bagi pejabat negara, termasuk
presiden, anggota DPR, hingga PNS golongan I dan II.
Karyawan swasta atau buruh
Page 77 of 355.
