Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020

berdampak ke PHK," terang Mardani.

Menanggapi permintaan para pengusaha, Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Ketenagakerjaan, Raden Soes Hindharno meminta kepada para
pengusaha jangan membebani pemerintah harus menalangi pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) para pekerja atau buruh.

Alasannya, THR sudah menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini telah diatur
dalam banyak regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh
di Perusahaan.

"Kita tidak dapat menerima serta-merta rekomendasi, apalagi pemerintah disuruh
menalangi (THR pekerja swasta). Kalau pemerintah disuruh menalangi (THR),
pemerintah sudah babak belur nangani Covid ini," kata Soes ketika dihubungi
Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Raden Soes menjelaskan, sederet regulasi yang digulirkan Kemenaker dipandang
tidak berpihak terhadap para pengusaha.

Namun, hal itu wajar menurutnya. Karena, adanya regulasi tersebut bertujuan
memberikan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.

"Memang kalau kita sebagai tata negara Pancasila harus menganut musyawarah
mufakat. Undang-undang ini di mata pengusaha dianggap mencekik leher, padahal
tidak. Karena kita harus menjaga iklim kondusif keduanya," ujarnya.

Namun, saat adanya wabah virus corona yang membuat para pengusaha merasa
sulit untuk membayarkan THR, solusinya adalah dengan berdialog antara pengusaha
dan para serikat pekerja atau buruh.

Menunda pembayaran THR, menurut Soes tidak dilarang, asalkan sesuai
kesepakatan antar kedua belah pihak.

"Yang kita pahami bukan pemerintah harus nalangin. Aturannya harus ada
kesepakatan pengusaha dan pekerja, duduk bareng dan membuat kesepakatan
dibayar hanya waktunya. Mungkin bisa dibayar sebagian atau tidak bisa dibayarkan
bulan ini, mungkin bulan berikutnya. Dengan kesepakatan tidak akan ingkar janji
dan akan terpenuhi semuanya," jelas dia.

Page 79 of 355.