Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 85
Selain itu anggota DPR sudah melakukan gerakan dan tindakan sosial di dapil
masing-masing. Sesuai amanat UU No 12 tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, DPR harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai
Tupoksinya.
"Kalau Komisi kesehatan ya memantau tugas Gugus Tugas tadi seperti apa
pelaksanaannya dan terus melakukan evaluasi bersama pemerintah. Kalau DPR
tidak boleh bekerja, bagaimana revisi anggaran untuk relokasi dan refokusing
anggaran di masing-masing komisi guna mendukung penanganan pandemi itu,"
katanya.
Firman menyatakan jika tugas Baleg adalah menyiapkan regulasi dan membahas
RUU guna mengantisipsi permasalahan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Hal itu
dibutuhkan agar tidak terjadi krisis ekonomi berkepanjangan.
"Ancaman krisis ini jauh lebih berbahaya, karena data dari Kadin Indonesia
menyebutkan pengangguran atau PHK serta karyawan yang dirumahkan
diperkirakan sudah mecapai tiga juta orang efek dari pandemi itu," tutur Firman.
Dia meminta agar masyarakat tidak disesatkan dengan pernyataan sikap kelompok
yang hanya mementingkan kepentingannya. Mereka dinilai tak memperhatikan
kepentingan yang lebih besar negara ini.
"Tolong ini dipikir secara jernih dan rasional," pungkas Firman.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras sikap DPR
RI yang telah menyepakati pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di Badan
Legislasi (Baleg). Di tengah pandemi virus Corona, mereka beranggapan DPR dinilai
tidak memiliki hati nurani.
"Kami berpendapat, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja
di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya.[jat].
Page 84 of 355.
