Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 82
Title DPR MINTA RUU CIPTA KERJA JANGAN DIPOLITISASI
Media Name merdeka.com
Pub. Date 19 April 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-minta-ruu-cipta-kerja-jangan-dip olitisasi.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak
menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas politik. Apalagi hanya
demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian di
negara ini maju.
Hal ini disampaikan Firman menyikapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai DPR
dan pemerintah tidak berempati karena membahas RUU ini di tengah pandemi virus
Corona.
Menurut Firman, RUU Cipta Kerja menjadi langkah konkret sekaligus terobosan
pemerintah untuk membuat rencana kerja dan memastikan pemulihan ekonomi
pasca pandemi Covid-19. Dia menekankan, saat ini pemerintah harus segera
menangani dampak ekonomi tersebut.
"Jadi semua pihak saya minta jangan berasumsi yang tidak-tidak terkait RUU Cipta
Kerja. Jangan juga dijadikan komoditas politik. Seharusnya RUU ini menjadi
kepentingan nasional yang diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pemilihan
ekonomi. Lewat RUU tersebut selanjutnya pemerintah bisa membuat langkah
konkret dan terobosan guna memberikan insentif yang jelas terkait pemulihan
ekonomi," ucap Firman di Jakarta , Senin (19/4).
Dia berpendapat, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 sudah dirasakan oleh
seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak itu harus direspon cepat. Jika
pemerintah dan DPR tidak segera membuat terobosan regulasi ekonomi yang
dibutuhkan guna mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan.
"Target investasi bisa tidak tercapai. Ekonomi kita bisa-bisa sulit untuk pulih.
Ditambah lagi tenaga kerja yang sudah banyak di PHK akan terus bertambah serta
menjadi lebih susah diatasi. Sekarang justru saat tepat kita melakukan pembahasan
RUU Cipta Kerja ini," kata politikus Golkar ini.
1 dari 1 halaman Seperti diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menolak keras sikap DPR RI yang telah menyepakati pembahasan
omnibus law RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg). Di tengah pandemi virus
Corona, mereka beranggapan DPR dinilai tidak memiliki hati nurani.
"Kami berpendapat, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja
Page 81 of 355.
