Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 92
PENGUSAHA DIDUGA GUNAKAN JURUS " AJI MUMPUNG " MEM-PHK BURUH DI SAAT WABAH
Title
COVID-19
Media Name rri.co.id
Pub. Date 19 April 2020
http://rri.co.id/post/berita/823672/ekonomi/pengusaha_diduga_gunakan_j
Page/URL
urus_aji_mumpung_memphk_buruh_di_saat_wabah_covid19.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Wabah virus corona baru (COVID-19) dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, secara sepihak dan
mengabaikan hak-hak normatif pekerjanya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat
menegaskan dengan alasan mengalami kerugian karena terdampak corona, banyak
perusahaan yang melakukan "aji mumpung" untuk tidak memenuhi hak pekerjanya.
Untuk itu ia meminta pemerintah memperhatikan masalah ini agar buruh tidak
merasa dirugikan.
" Pemerintah seharusnya sejak awal sudah proaktif dan tegas dalam melakukan
fungsi pengawasan dan penegakan Undang Undang Ketenagakerjaan di semua
perusahaan," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan pers
tertulisnya, Minggu (19/4/2020).
ASPEK Indonesia, lanjutnya menerima banyak laporan dan pengaduan, adanya
sikap "aji mumpung" yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, seperti aji
mumpung melakukan PHK sepihak, massal dan hanya membayar pesangon ala
kadarnya bahkan tanpa mau membayar pesangon.
Padahal hak pesangon adalah hak pekerja yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.
"Jangan seolah-olah, kerugian yang dialami perusahaan dalam 1-2 bulan terakhir
ini, kemudian mengaburkan fakta bahwa sebelum adanya wabah corona,
perusahaan sesungguhnya sudah beroperasi sangat lama dan telah menghasilkan
keuntungan atau laba perusahaan," tegasnya.
Ia mengingatkan terdampaknya omset perusahaan selama wabah corona, tidak bisa
dijadikan alasan untuk tidak membayarkan hak pesangon pekerjanya. " Keuntungan
perusahaan selama ini harusnya bisa untuk membayar hak pesangon
pekerja,"tandasnya.
Dalam momentum saat ini, menurutnya perusahaan 'aji mumpung' tidak mau
membayar tunjangan hari raya (THR), padahal THR adalah pendapatan non upah
yang merupakan hak pekerja, dihitung dari masa kerjanya yang sudah lebih dari 1
bulan. Menurutnya THR bukan tergantung dari omset bulanan perusahaan.
Page 91 of 355.
