Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

Title MENYEMUT DI PALMERAH, MAHASISWA BERJALAN BERIRINGAN KE DPR
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 24 September 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924131145-20-433361/menyemu t-di-
Page/URL
palmerah-mahasiswa-berjalan-beriringan-ke-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Massa aksi dari kalangan mahasiswa berkumpul di Stasiun Palmerah,
Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka datang dari berbagai kampus menumpang
kereta rel listrik ( KRL ) Commuter Line untuk bergabung dalam aksi menolak
RKUHP dan sejumlah undang-undang kontroversial lainnya di depan gedung DPR.

Dari pantauan CNNIndonesia.com , mahasiswa dari Politeknik APP Jagakarsa tiba di
Stasiun Palmerah sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka, yang berseragam jaket merah
itu, duduk berkumpul di lantai dua stasiun untuk menunggu mahasiswa yang belum
tiba.

Di dalam stasiun, seorang mahasiswa menggunakan pengeras suara memimpin
massa sambil meneriakkan, "hidup mahasiswa". Teriakan itu disambut massa aksi.
Beberapa penumpang dibuat kaget mendengar gemuruh pekik mahasiswa tersebut.

Salah seorang di antaranya memegang kardus sambil memunguti sampah botol air
mineral. Sementara aktivitas KRL di Stasiun Palmerah tetap berjalan normal.

Mahasiswa kembali menggelar demo di Gedung DPR. (CNN Indonesia/Michael Josua
Stefanus) Tak lama kemudian, mereka berjalan menuju Gedung MPR/DPR. Di luar
stasiun, massa mahasiswa sudah menunggu di jalan raya. Beberapa di antaranya
datang dari kampus Universitas Terbuka, Universitas Islam Negeri, Universitas
Negeri Jakarta.

Salah satu spanduk berbunyi "Rakyat Dikebiri, Pejabat Happy-happy" dipajang di
pinggir jalan.

Salah satu peserta aksi dari Universitas Terbuka, Azamzudin mengatakan pihaknya
menolak RUU KPK dan RKUHP. Beberapa pasal dalam RKUHP dinilai justru
berpotensi merugikan rakyat, seperti pasal penghinaan presiden, pasal makar dan
pasal tentang hukuman mati.

"Saya turun ke jalan karena anak keturunan saya tidak mau terjerat hukum yang
merugikan rakyat," kata Azam saat ditemui di Palmerah.

"Semoga RKUHP dibatalkan dan segera ada judicial review UU KPK," ujarnya.

Page 98 of 165.