Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

(23/9/2019).

3.

Arie Kriting Komika Arie Kriting turut menyuarakan pendapatnya mengenai beberapa
persoalan yang kini jadi sorotan.

Arie berharap DPR RI mau mendengar berbagai persoalan tersebut.

"Berharap besar @DPR_RI pada akhirnya benar-benar mendengarkan suara rakyat.
Jika demikian, maka bangsa kita akan berjalan ke arahnya yang lebih baik," twit Arie
via akun Twitter-nya seperti dikutip pada Senin (23/9/2019).

Bila memang anggota DPR mendengar aspirasi masyarakat, Arie meminta anggota
dewan mau melaksanakan beberapa hal yang menjadi tuntutan saat ini.

"Wakil Rakyat, dengarkan rakyat. 1. Tunda pengesahan RUU KUHP 2. Segera
sahkan RUU P-KS Itu saja dulu.., jikalau saudara masih berkenan mewakili suara
rakyat. #DemokrasiDikorupsi," sambung Arie.

4. Angga Dwi Sasongko Sutradara Angga Dwimas Sasongko pun menyampaikan
unek-uneknya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Angga resah dengan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)
yang belum lama ini disahkan, kebakaran hutan, hingga revisi KUHP yang
kontroversial meresahkan masyarakat Tanah Air.

"Pak @Jokowi, dg pelemahan KPK, membiarkan pembakar hutan tak diketahui
publik, RUU yang ngawur, pelanggaran HAM, pemerintahan anda sedang mencuri
masa depan Jan Ethes, anak saya dan puluhan juta anak Indonesia lain yang berhak
diwarisi Indonesia yg lebih baik," tulis Angga di akun Twitter-nya, seperti dikutip
Kompas.com, Minggu (22/9/2019).

5.

Joko Anwar Sutradara Joko Anwar juga ikut mendesak Presiden Joko Widodo atau
Jokowi agar tak merestui revisi tersebut.

Lewat akun Twitter-nya, Joko Anwar , menandatangani dan membagikan tautan
petisi daring untuk Jokowi. "Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang
Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - Tandatangani Petisi!
https://t.co/YJ1NkFEXek via @ChangeOrg_ID," tulis Joko seperti dikutip oleh
Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Sebelumnya, pada Jumat (20/9/2019), Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan kepada DPR RI agar menunda
pengesahan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai

Page 96 of 165.