Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 94
Title PENGESAHAN RUU KUHP DITUNDA, WIRANTO: DEMO SUDAH TIDAK RELEVAN
Media Name detik.com
Pub. Date 24 September 2019
https://news.detik.com/berita/d-4719545/pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-wi ranto-demo-
Page/URL
sudah-tidak-relevan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan DPR menunda pengesahan
beberapa revisi undang-undang, termasuk RUU KUHP. Karena itu, menurut Wiranto,
aksi demonstrasi sudah tak relevan.
Wiranto menjelaskan, DPR menyusun 8 rancangan undang-undang dan rencananya
disahkan sebelum periode DPR berakhir. Tapi ternyata ada banyak hal yang perlu
untuk diperbincangkan kembali termasuk masukan dari masyarakat.
"Maka, dari 8 undang-undang itu pemerintah, Presiden hanya menyetujui 3 RUU,
yang 5 ditunda 33, yaitu adalah RUU masalah revisi KPK Undang-Undang MD3,"
kata Wiranto dalam jumpa pers di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Sementara itu, Wiranto mengatakan ada empat RUU yang ditunda. Salah satunya
RUU KUHP.
"Rancangan undang-undang lain, yakni tentang KUHP, Pertanahan,
Pemasyarakatan, Ketenagakerjaan itu jelas ditunda, di sini dijelaskan bahwa
undang-undang ini bukan asal-asalan undang-undang ini," ujarnya.
Wiranto mengatakan Presiden perlu mendengarkan aspirasi rakyat dan kepentingan
rakyat. Pasal-pasal itu memang membutuhkan pendalaman kembali.
"Maka presiden memutuskan terutama setelah kemarin bertemu dengan pimpinan
DPR dan anggota DPR supaya pimpinan fraksi maupun komisi maka beliau dengan
jelas menyampaikan bahwa untuk Rancangan Undang-Undang KUHP, Pertanahan,
Kemasyarakatan, dan Ketenagakerjaan lebih baik ditunda, sedangkan yang sudah
diputuskan, yakni rancangan undang-undang tentang revisi KPK 3 dan tata cara
pembentukan undang-undang," ucapnya.
Page 93 of 165.
