Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 90
antar-instansi pemerintah, pemerintah dan swasta maupun stakeholder (pemangku
kepentingan) lainnya, dalam pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing
menyongsong era digitalisasi Revolusi Industri 4.0. Kolaborasi antar pemerintah dan
pemerintah-swasta tersebut selain untuk menciptakan ekosistem pengembangan
SDM yang adaptif, yang juga sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk
memprioritaskan pembangunan SDM.
"Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, pemerintah (Kemenaker), akademisi (UGM),
dan asosiasi industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite
Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017 untuk memperkuat sistem
vokasi, " katanya.
Bambang menambahkan, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri untuk
mengembangkan SDM, terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan
vokasi yakni penguatan mutu dan akses pelatihan, tapi Kemnaker tetap
membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang
akan datang.
"Kita bersinergi dengan industri, karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di
industri adalah mereka. Makanya kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta
jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja, " katanya, seraya
menyebut KPVN berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM,
peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program.
Bambang juga menjelaskan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak
tahun lalu dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di
Indonesia.
"Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa
Kemnaker akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional," ungkapnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Sistem Vokasi
Hal senada dinyatakan oleh Wakil Ketum Kadin Indonesia, Anton J Supit.
Menghadapi pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini,
kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap
perkembangan kebutuhan pasar kerja.
"Inti RI 4.0 adalah kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha, mesin dengan
manusia, apalagi (kolaborasi) sesama pemerintah pusat, " katanya.
Anton menilai, Malaysia maju dalam SDM, karena koordinasi pembangunan SDM
dipimpin oleh Mahatir Mohammad. Negeri Jiran itu membutuhkan waktu 8 tahun
untuk mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional.
"Di Malaysia jelas pembagian tugas, ada enam kementerian terlibat. Kementerian
Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja (SDM), Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Kementerian SDM
Page 89 of 165.
