Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

PROGRAM KARTU PRAKERJA DITUNDA UNTUK EVALUASI

KPK menemukan potensi kerugian negara.

Avh Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

Pemerintah menghentikan sementara program Kartu Prakerja gelombang IV yang seharus-nya
berjalan pada Mei lalu. Penghentian ini dilakukan karena banyaknya lembaga yang mengirimkan
evaluasi dan menemukan persoalan berkaitan dengan program tersebut. Satu di antaranya
adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menemukan potensi dugaan kerugian negara.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky,
menyatakan program Kartu Prakerja gelombang IV dihentikan karena adanya masukan dan
evaluasi dari sejumlah lembaga. "Komite (Cipta Kerja) sudah melakukan evaluasi sejak dua'
pekan lalu, berdasarkan masukan dari berbagai lembaga,"kata Panji kepada Tempo, kemarin.
Panji menjelaskan, Komite Cipta Kerja yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian dan
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah menerima dokumen hasil evaluasi KPK. Dia
juga tak menampik soal berbagai temuan KPK, termasuk di antaranya potensi dugaan kerugian
negara akibat adanya pelatihan gratis yang berbayar dan lain sebagainya. Deputi Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya merilis laporan dugaan berbagai masalah yang
terjadi dalam program Kartu Prakerja. Pertama, program itu diduga tidak tepat sasaran kepada
pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. "Kami merekomendasikan
pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada perbaikan tata kelolanya," kata Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata, pekan lalu.

Kedua, kemitraan pemerintah dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme
pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan aturan. Ketiga, kurasi materi pelatihan yang
tidak tepat. Persoalan keempat, pelaksanaan program pelatihan'berpotensi fiktif dan tidak
efektif, bahkan merugikan keuangan negara. Panji mengaku menyadari adanya masalah
tersebut. Karena itu, pembukaan program Kartu Prakerja gelombang IV sudah dihentikan sejak.
26 Mei lalu. "Kami mengikuti saran dan pertimbangan lembaga pengawas untuk memperbaiki
tata kelola dan kebijakan, sambil menerima masukan dari berbagai lembaga, termasuk KPK,
BPK, dan kejaksaan," ucap dia.

Panji menampik anggapan bahwa program Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan
barang dan jasa. Menurut dia, program ini merupakan bantuan langsung dari anggaran
bendahara umum negara, yang dimasukkan ke belanja kementerian atau lembaga, sehingga
tidak perlu menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Menurut Panji, payung
hukum penunjukan delapan platform digital sudah jelas, yakni Peraturan Menteri Koordinator
Perekonomian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui
Program Kartu Prakerja. "Sudah jelas sebetulnya. Apakah pemerintah mau mengubah payung
hukumnya, itu (kewenangan) Komite, bukan Pelaksana," tutur Panji.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, mengkritik pernyataan Panji.-
tersebut. Dia berujar bahwa pemerintah .tetap harus mengikuti asas yang diterapkan dalam
Lelang pengadaan barang dan jasa, meskipun Kartu Prakerja adalah bantuan sosial.

* AVIT HIDAYAT

caption:

Warga melihat situs Prakerja, di Jakarta, 20 Mei lalu,

10