Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Ringkasan

Program kartu prakerja kembali disorot. Program pemerintah yang di-gadang- gadang mampu
meningkatkan kompetensi pekerja tersebut dituding tidak tepat sasaran saat ini karena lebih
banyak pada teori ketimbang keterampilan atau peningkatan skill.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Tim-boel Siregar menuturkan, skema
program kartu prakerja telah berubah. Sebelum datangnya pandemi Covid-19, program kartu
prakerja lebih banyak dimanfaatkan untuk pelatihan.

PROGRAM KARTU PRAKERJA JADI SOROTAN
Program kartu prakerja kembali disorot. Program pemerintah yang di-gadang- gadang mampu
meningkatkan kompetensi pekerja tersebut dituding tidak tepat sasaran saat ini karena lebih
banyak pada teori ketimbang keterampilan atau peningkatan skill.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Tim-boel Siregar menuturkan, skema
program kartu prakerja telah berubah. Sebelum datangnya pandemi Covid-19, program kartu
prakerja lebih banyak dimanfaatkan untuk pelatihan.

"Para tenaga kerja kita diperlukan peningkatan skill atau ketrampilan. Berapa sih skill para
pekerja lulusan SD dan SMP, sementara industri sudah menerapkan sistem teknologi. Tapi kan
setelah datangnya pandemi Covid-19, skemanya berubah. Lebih banyak pada teori, jadi kurang
tepat sasaran," ujar Timboel Siregar kepada IN-DOPOS, Minggu (21/6).

Ia menyebutkan, pada awal pemerintah alokasikan program kartu prakerja sebesar Rpio triliun
untuk dua juta orang. Sementara untuk bantuan tunai hanya Rp500 ribu dan Rpiso ribu.
"Awalnya anggaran Rpio triliun untuk 2 juta orang. Setiap pekerja berhak Rp5 juta dengan
skema Rp650 ribu tunai dan sisanya dialokasikan melalui pelatihan," katanya.

Sementara pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 20 triliun
untuk 5,6 juta pekerja. Namun, skema anggaran program ini berubah untuk pelatihan hanya
Rpi juta setiap orang dan 2,4 juta diberikan tunai. "Alasannya karena para pekerja yang
menerima program ini tidak masuk program keluarga harapan (PKH). Jadi manfaat kartu ini
lebih pada kesejahteraan sosial, bukan pelatihan kompetensi," terangnya.

Timboel mengatakan, pendaftaran secara online banyak dikeluhkan. Sehingga ini kemudian
menjadi temuan dari KPK. Selain itu, beberapa fitur pelatihan juga menjadi temuan KPK. Karena,
program pelatihan tersebut banyak ditemukan di YouTube dan tidak berbayar. "Dari tiga
gelombang, hanya 580 ribu pekerja yang direkrut. Dan 13 persen program ini untuk pelatihan
dan 87 persen bentuk bantuan tunai," katanya.

menuturkan, temuan KPK sudah melalui kajian yang mendalam. Oleh karena itu, pemerintah
harus menjalankan rekomendasi dari KPK. Pasalnya, itu untuk meminimalisir
kerugian negara. "Kalau memang perlu dirubah, ya silahkan. Tetap jalan, agar potensi kerugian
negara bisa dicegah," ujarnya.

Ia menegaskan, telah memberikan rekomendasi kepada Kem^nt-erian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) agar menjalankan program kartu

7